Proses pembangunan jembatan paralel ini terkendala pembebasan lahan.
Proses pembangunan jembatan paralel ini terkendala pembebasan lahan.

Medianusataraonlie, Pontianak – Pembangunan Jembatan Kembar Landak sesuai instruksi presiden ditargetkan selesai pada akhir 2018. Namun hingga memasuki 2019 ini, jembatan paralel tersebut belum mampu diselesaikan alias molor. Persoalan pembebasan lahan ditengarai salah satu penyebabnya.

Anggota DPR RI asal Kalimantan Barat Syarif Abdullah Alkadrie belum lama ini meninjau pengerjaan Jembatan Kembar Landak. Kepada Pontianak Post, Syarif Abdullah mengakui bahwa pengerjaan jembatan paralel Landak ini tak selesai sesuai target. Melihat kondisi saat ini, ia juga tak yakin pengerjaan jembatan Landak bisa selesai di bulan Maret. “Mungkin selesainya antara Mei atau Juni,” ungkapnya.

Ditanya tentang pembebasan lahan, saat ini Pemerintah Kota Pontianak sudah melimpahkan urusan tersebut ke pengadilan. Artinya, hasilnya tinggal menunggu putusan pengadilan. “Siapa yang menang dalam sengketa lahan ini dia lah yang akan menerima pembayaran ganti rugi lahan,” ujarnya.  

Syarif menyatakan, meski tengah berproses di pengadilan tahap pembangunan jembatan tetap berjalan. Masyarakat tak boleh menghalangi proses pembangunan yang tengah dikerjakan saat ini. Dia pun meminta pada pemilik lahan untuk memberi kesempatan agar pembangunan jembatan bisa dikerjakan dan diselesaikan. Sehingga bisa berfungsi dan digunakan oleh khalayak ramai.

Menurut Syarif, secara teknis, proses pembangunan jalan sejauh ini tidak bermasalah. “Saya menekankan agar semua masyarakat Pontianak dapat mendukung pembuangan duplikasi jembatan Landak saat ini,” ungkapnya.

Sebelumnya, Wali Kota Pontianak, Edi Rusdi Kamtono telah menyerahkan persoalan sengketa pembebasan lahan jembatan duplikasi Landak pada pengadilan. “Saat ini proses pengerjaan jembatan duplikasi Landak terus berjalan. Memang ada kendala sedikit soal pembebasan lahan pada beberapa bangunan. Tapi tak masalah, semuanya kita limpahkan ke pengadilan untuk diselesaikan,” terang Edi.

Dijelaskan Edi pembangunan jembatan duplikasi Landak pun kini masih berjalan. Kendala soal sengketa pembebasan lahan oleh pemilik bangunan itu sudah diketahuinya. Kira-kira ada sekitar empat bangunan. 

Edi mempersilakan pemilik lahan untuk mengajukan gugatan. Karena Pemerintah Pontianak telah melimpahkannya ke pengadilan. Artinya, siapapun yang nanti menang di pengadilan, maka itulah yang akan dibayarkan pembebasan lahannya.

Saat ini, kata Edi, pembayaran pada beberapa bangunan belum bisa dilakukan. “Makanya penyelesaiannya kami titipkan ke pengadilan,” ungkapnya. 

Ditanya besaran ganti rugi pembebasan lahan yang dibayarkan pemkot pada pemilik lahan, bervariasi. Tergantung luas lahan dan bangunannya. Pihaknya pun memiliki tim penilai sendiri dalam pembebasan lahan dengan melibatkan tim yang sudah ahli di bidangnya.

Menurut Edi, pembebasan lahan untuk Jembatan Kembar Landak tinggal sekitar 20 persen lagi. Sedangkan untuk pengerjaan fisik jembatan saat ini sedang menyelesaikan kerangka jembatan. “Mudah-mudahan tak ada kendala dan jembatan lekas jadi sehingga dapat digunakan untuk kepentingan masyarakat Kota Pontianak dan Kalbar pada umumnya,” ujarnya.

Riska, Warga Kecamatan Pontianak Timur yang setiap hari melewati Jembatan Landak berharap, pembangunan Jembatan parale Landak dapat selesai tahun ini. “Jembatan Landak saat ini jadi akses utama kendaraan dalam lalu lalang. Jika jembatan jadi tahun ini, bisa menjadi pemecah kemacetan,” ungkapnya.

Pada jam tertentu, jembatan Landak kerap macet. Apalagi jika ada kendaraan yang mogok di atas, maka kejadian macet bisa sampai mengular. Ini biasa terjadi. Semoga saja dengan terbangunnya jembatan duplikasi, dapat mempermudah pengendara utamanya ketika melalui jalur tersebut.(Red)