Badan-Pertanahan-Nasional

Medianusantaraonline.com – Lamannya Kepala BPN Kubu Raya H. Firdaus, SH, MH  kepada  Wartawan, mengatakan bahwa dalam pelayanan  terhadap masyarakat yang berurusan untuk pembuatan sertifikat Hak Milik semakin menjadi perhatiannya untuk memberikan pelayanan yang lebih cepat yang disesuai kannya dengan program Kerja dari BPN Pusat, karena Instasinya tersebut  terus dipacu untuk bekerja lebih Profesional  dan transparansi agar masyarakat merasakannya .

Jika semua berkas dalam pengajuan pembuatan sertifikat oleh masyarakat telah terpenuhi didalam persyaratan yang sudah ditentukan  dan tanah yang diajukan tidak ada  permasalahan sengketa, maka pihaknya (Bpn Red) secepatnya untuk diterbitkan sertifikat  yang dimohon oleh masyarakat dimaksud.

Baca Juga : Operasi Pekat, Polsek Delta Pawan Amankan Ratusan Botol Miras

Begitu juga pengurusan balik nama sertifikat Hak Milik hanya memakan waktu lima hari kerja arti jika hari senin dimaksukkan dengan persyaratannya lengkap, maka  lima hari berikut yaitu pada hari jumat sudah dapat  diambil oleh  pihak pemohon, “kita bisa mendapat sanksi jika hal  tersebut  sampai  tidak dilaksanakan dan sampai terjadi keterlambatan karena tidak terealisasi dalam pelayanan yang ditentukan, maka masyarakat bisa melaporkan hal tersebut ke BPN pusat karena dapat melihat pada sarana IT yang kita sediakan oleh pihak BPN Pusat  tersebut ini.

Menurut Firdaus saat ini memang ada aturan dari Pusat, dalam pelaksanaan pengecekan  atas sertifikat tahun 2015 kebelakang telah dilakukan Futing didalam pemetaannya, sehingga memakan waktu sampai tiga hari kerja, tetapi sertifikat yang diterbitkan tahun 2015 kedepannya  dilakukan seperti biasanya.

Ketika ditanya masalah pengemablian batas juga sampai memakan waktu  cukup lama, dengan santai Firdaus mengatakan, bahwa terjadinya  kasus seperti  tersebut tidak  disangkal, itu sering terjadi karena kebiasaan masyarakat yang mengurus tidak melengkapi berkas-berkas pengajuannya, ada juga masyarakat ketika mengajukan pengembalian batas, mereka tidak kembali menanyakannya pemerosesan berkas pengajuannya tersebut ke petugas dan bahkan dilapangan objek yang diajukan tersebut telah terjadi  sengketa.

Ketika didesak masih banyaknya sengketa tanah di wilayah kerjanya, H. Firdaus mengakui hal itu, kalau diwilayah kerjanya di Kabupaten Kubu raya Kalbar tersebut memang masih ditemukan terjadi perselisihan antara pemilik tanah tumpang tindih antar Penggarap tanah dengan pemilik sertifikat Hak Milik Tanah dari hasil lelang misalnya, bahkan pemilik sertifikat tanah yang menguasai objek dengan sertifikat tanah, sementara pemilik hasil lelang  jelas tidak mengetahui objek kepemilikannya  tersebut, sehingga selayaknya pelaksanaan lelang yaitu pihak Bank harus bertanggung jawab karena proses lelang tidak memenuhi prosudural.

Baca Juga : Dua LSM Kapuas Hulu Dukung Razia PETI Oleh Kepolisian, Jangan Ada Kompromi Dengan PETI

Jika ditemukan hal seperti itu, pihaknya (BPN red) berusaha untuk menfasilitasinya dengan menyarankan  dari kedua belah untuk bersepakat  mencari titik temunya bermusyawara  atau berdamai, hal ini sudah banyak dilakukan dan lebih efektif, cepat dan murah serta saling diuntungkan, “kita biasanya melibat kan beberapa tokoh masyarakat yang persis mengetahui atas kepemilikan tanah yang dipersengketakan oleh kedua pihak tersebut,” kata Firdaus waktu itu.

BPN Kabupaten Kubu raya  Kalbar tersebut, berharap  agar masyarakat  sebagai pemilik tanah yang selama ini tidak memelihara dan merawat Tanahnya untuk dapat mematuhi Undang –undang pertanahan, dengan maksud untuk menghindari terjadinya sengketa  karena tanah digarap oleh warga lain.

Sementara  ketika H. Firdaus, SH, MH  dimutasikan beberapa bulan lalu, saat ini pengurusan pembuatan sertifikat semakin tak jelas dikabupaten Kubu raya, apa lagi adanya proyek SSL  yang dibanggakan Jokowi yang dibagi-bagi sebagai pencitraan belaka, hampir semua personil di BPN  mengedepankan proyek SSL tersebut, sehingga masyarakat yang  mengurus hak nya secara Rutin  semakin treabaikan  dalam kepengurusannya lantara petugas-petuas ukur lebih mengedepankan perintah atasannya  untuk menyelesaikan target yang diberikan oleh  BPN pusat, “sudah berbulan-bulan kami mengurus dan tanah sudah diukur tapi hingga kini surat ukurnya apalagi sertifikatnya  belum jug diterbitkan karena petuis selalu dilapangan ngursu proyek  SSL,” kata Tanto.

Ketua Umum Konsultasi pengkajian & bantuan Hukum Handy AS, berharap agar pelayan pembuatan sertifikat oleh pihak BPN lebih menyederhanakan karena itu tanah menyangkut permasalah hidup orang banyak dan turun menurun yang sesuatunya bisa menjadi bencana Hukum bagi pemiliknya, Ke Menteri  Tata Ruang / BPN  bapak Sofian Djalil hendanya tidak hanya membuat perencanaan belaka, tetapi perlu memperhatian beberapa aspek kendalam yang terjadi dilapangan, misalnya tenaga pengukur itu kekurangan artinya SDM masih lemah, Fasilitas pendukungnya layaknya tersedia dan tak kalah pentinganya adalah kesejahteraan bagi Pegawainya wajib juga menjadi pertimbangan untuk meraih semangat kerja, “insintive pengukuran SSL hanya beberapa puluh ribu saja, mana mungkin ada semangat kerja bagi petugas jika tidak menjadi perhatian.

Menurut Handy As, masyarakat tidak pernah mengeluh masalah biaya selama itu pantas dan terjangkau yang membuat masyarakat mengeluh dan kecewa adalah masalah pelayanan yang dikantor BPN tersebut sangat sulit dan sewajarnya dalam mengadapi perkembangan IT, pihak BPN lebih mempermudah dan memudahkan didalam pelayanan dengan adanya kepastian yang jelas tidak membuat masyarakat bolak balik menghadap pejabat–pejabat di BPN.

Baca Juga : Indro Ikut Berbelasungkawa Atas Gugurnya Lima Polisi Korban Kerusuhan Rutan Mako Brimob

Selain itu, Mempertanyakan soal kepengurusan berkasnya sampai kemana, artinya BPN sudah mengetahui maksud didalam memberikan pelayanan nya dengan baik, mudah, praktis dan transparan serta membuat masyarakat menjadi nyaman, misalnya kalau berkas pemohon ada yang kekurangan, mereka bisa melihat dipapan pengumuman tentang berkas yang harus dilengkapi dan tidak lagi perlu mempertanyakan dengan petugas atau pejabat, saat ini semuanya sangat mudah lewat Internet, SMS, WA juga merupakan sarana yang paling efektif.

Pihak BPN belum berfikir sampai kesana untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat, “sangat disayangkan saat ini terindiksi pihak BPN ikut serta dirana Politik dengan membuat sertifikat SSL tersebut,” kata Handy AS (Red)